Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peneliti LIPI Bergejolak, Menteri PANRB Bentuk Tim

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Peserta aksi berdiri di depan spanduk aksi damai sivitas LIPI di Gedung Widya Graha, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. Kebijakan tersebut mereduksi fungsi LIPI sebagai lembaga produsen ilmu pengetahuan menjadi sekedar lembaga birokrasi penilitian. TEMPO/Muhammad Hidayat
Peserta aksi berdiri di depan spanduk aksi damai sivitas LIPI di Gedung Widya Graha, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. Kebijakan tersebut mereduksi fungsi LIPI sebagai lembaga produsen ilmu pengetahuan menjadi sekedar lembaga birokrasi penilitian. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membentuk tim penyelaras yang terdiri dari lintas kementerian, untuk menyelesaikan polemik rencana reorganisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI

Baca juga: Tolak Beleid Baru, Profesor dan Pegawai Adukan Kepala LIPI ke DPR

"Jalan keluarnya adalah membentuk tim penyelaras, terdiri dari Kementerian Ristek dan Dikti, Kementerian PANRB, BKN dan LIPI sendiri. Tim itu akan menyelesaikan masalah ini," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dalam konferensi pers bersama kepala dan staf LIPI di Jakarta, Senin.

Syafruddin mengatakan saat ini terjadi opini kurang baik di internal LIPI sehubungan rencana reorganisasi lembaga penelitian itu untuk lebih mengedepankan fungsi penelitian dibandingkan fungsi administrasi.

"Gejolak ini terjadi sebulan terakhir. Yang menjadi catatan saya bahwa ada semacam miskomunikasi antara Kepala LIPI, staf dan anggota, sehingga terjadi semacam gap," katanya.

Dalam reorganisasi LIPI, kata Syafruddin, memang terdapat beberapa pergeseran jabatan, dari tingkat struktural menjadi fungsional.

Tapi menurutnya, pada prinsipnya tidak ada jabatan yang hilang, hanya saja eksekusinya yang tidak sempurna sehingga menimbulkan miskomunikasi.

Dia meminta Kepala LIPI beserta staf menghentikan sementara hal-hal yang menciptakan situasi menjadi tidak kondusif dan membiarkan tim penyelaras bekerja menyelesaikan persoalan tersebut.

"Biarkan tim bekerja, supaya semua pihak bisa menerima. Ini kan ada sebagian yang tidak menerima. Jangan buat opini yang membuat kisruh di masyarakat, apalagi ini lembaga penelitian yang sangat sakral," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam konferensi pers itu hadir Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko serta Sestama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas.

Jumat lalu, 15 Februari 2019,  sejumlah civitas LIPI menggelar aksi damai menuntut moratorium kebijakan reorganisasi dan redistribusi di lingkungan instansi itu.

"Moratorium itu tidak ada dilakukan. Belasan orang dicopot, dipindah-dipindahin seenaknya. Nah saya pikir semua proses berjalan alamiah sampai selesai, tetapi begitu mentok anak down semua. Lembaga ini saya ikut bangun, tidak bisa saya diam dihancurin kayak begini," kata Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik LIPI, Hermawan Sulistyo di sela-sela aksi damai menolak reorganisasi di LIPI.

Mewakili sebagian civitas LIPI yang berorasi, Hermawan menyatakan, pihaknya mempermasalahkan mutasi yang dilakukan karena tidak sesuai penilaian yang tepat.

"Ada yang dirotasi memakai penilaian suka-suka, apa yang terjadi? Jadi unit-unit yang orang-orangnya dipindah-pindahin kemudian mencari cantolan ke atas supaya dia tidak dipindahin, ini kan jadi kacau, dan yang dipindahin itu tidak ada penilaian kapasitasnya apa, pindah segala macam, diturunin gradenya bahkan di-PHK kayak gitu," ujarnya.

Hermawan menyatakan, pemecatan terjadi salah satunya di bidang tukang ketik dan office boy . Padahal menurut dia, pekerjaan mereka itu sangat membantu saat peneliti mengerjakan tugasnya. "Semua honorer itu di-PHK tanpa ada jalan keluarnya. Terus kami ini orang-orang semua peneliti disuruh buat kopi sendiri, ini sendiri rapat ngurusi diri sendiri emang ini di luar negeri apa," katanya.

Dia mengemukakan, pihaknya mendapat alasan pemecatan itu untuk efisiensi anggaran. Dia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan masalah itu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko mengatakan reorganisasi dan redistribusi menjadi titik awal pembenahan manajemen internal di LIPI untuk menjadikannya lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

1 hari lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas
Menpan RB Bilang Pengesahan UU Wantimpres Perkokoh Kedudukan Lembaga

Abdullah Azwar Anas menyebut, peran Wantimpres menjadi krusial sebagai sumber pandangan dan saran yang independen serta strategis.


3 Pejabat Komisi Antirasuah Lolos Seleksi Capim KPK, Siapa Saja Mereka?

7 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
3 Pejabat Komisi Antirasuah Lolos Seleksi Capim KPK, Siapa Saja Mereka?

Dari 20 nama capim KPK yang lolos, tiga di antaranya adalah pejabat KPK. Mereka adalah Johanis Tanak, Pahala Nainggolan, dan Wawan Wardiana.


Panglima TNI Minta Tukin Prajurit Dinaikkan Jadi 80 Persen

17 hari lalu

KASAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak melintas dibelakang Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Panglima TNI Minta Tukin Prajurit Dinaikkan Jadi 80 Persen

Tukin untuk prajurit militer saat ini masih sebesar 70 persen dari nominal gaji.


Terkini: Sosok Ignasius Jonan yang Menyambut Kedatangan Paus Fransiskus, Paus Pilih Naik ITA Airways Ketimbang Jet Pribadi

17 hari lalu

Paus Fransiskus bertemu anak-anak di Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta, Selasa, 3 September 2024. Dua anak di antaranya memberikan lukisan bergambar pohon, bendera berbagai negara, dan tangan berjabatan serta bertuliskan
Terkini: Sosok Ignasius Jonan yang Menyambut Kedatangan Paus Fransiskus, Paus Pilih Naik ITA Airways Ketimbang Jet Pribadi

Sosok mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan erat kaitannya dengan lawatan Paus Fransiskus ke Jakarta pada 3-6 September 2024.


Azwar Anas soal Alasan Jokowi Tunda Pemindahan ASN ke IKN Bulan Ini: Bukan Hanya soal Pindah Kantor..

17 hari lalu

Foto udara sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Agustus 2024. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga, progres pembangunan masjid dengan anggaran sekitar Rp940 miliar yang dirancang oleh Nyoman Nuarta bekerja sama dengan arsitek lain, yakni Head of Studio 3 Alien Design Consultant, Prasetyo Condro Gumilar telah mencapai 20 persen. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Azwar Anas soal Alasan Jokowi Tunda Pemindahan ASN ke IKN Bulan Ini: Bukan Hanya soal Pindah Kantor..

Menteri Azwar Anas membeberkan alasan Presiden Jokowi tak terburu-buru memutuskan pemindahan ASN ke IKN pada bulan September ini.


Jokowi Tunda Pindahkan ASN ke IKN September Ini

17 hari lalu

Suasana dari Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 31 Agustus 2024. Komisi V DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diusulkan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono senilai Rp20,32 triliun untuk pembangunan IKN pada 2025 untuk bidang bina marga, cipta karya, hingga pembangunan rumah. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jokowi Tunda Pindahkan ASN ke IKN September Ini

Menpan RB Azwar Anas bilang Presiden Jokowi tidak mau terburu-buru memindahkan ASN ke IKN dan menunggu penyempurnaan infrastruktur digital.


57 Tahun LIPI, Kisah Panjang Pembentukan LIPI dengan Niat Awal Membentuk MIPI

26 hari lalu

Logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (lipi.go.id)
57 Tahun LIPI, Kisah Panjang Pembentukan LIPI dengan Niat Awal Membentuk MIPI

Saat ini LIPI telah melebur dengan BRIN bersama keempat lembaga penelitian non kementerian lainnya.


Menpan RB Bertemu Kepala Badan Gizi Nasional, Bahas Makan Bergizi Gratis

27 hari lalu

Siswa menyantap makanan saat uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Cideng, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 19 Agustus 2024. Heru Budi berencana akan membuat makan siang gratis di seluruh sekolah negeri dasar yang ada di Jakarta secara serentak. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Menpan RB Bertemu Kepala Badan Gizi Nasional, Bahas Makan Bergizi Gratis

Abdullah Azwar Anas memberi masukan terkait pengelolaan SDM dan skema dalam implementasi program makan bergizi gratis.


Bagaimana Nasib Tenaga Honorer yang Tidak Lolos Seleksi PPPK? Ini Penjelasannya

42 hari lalu

Sejumlah peserta mengikuti seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom.
Bagaimana Nasib Tenaga Honorer yang Tidak Lolos Seleksi PPPK? Ini Penjelasannya

Pegawai non-ASN yang tidak lolos seleksi CASN 2024 akan menjadi PPPK paruh waktu.


PPPK Bisa Daftar CPNS Tanpa Mengundurkan Diri

44 hari lalu

Ilustrasi pelaksanaan Latsar CPNS. Foto/Istimewa
PPPK Bisa Daftar CPNS Tanpa Mengundurkan Diri

PPPK saat ini bisa mendaftar CPSN tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu. Berikut caranya: